Gubernur NTT Geram Komodo Diselundupkan: Ini Menunjukkan Indonesia Gagal Jaga TNK

Polda Jawa Timur mengungkap kasus pencurian dan penyelundupan 41 ekor komodo
hingga ke Singapura. Komodo itu dijual dengan harga fantastis hingga mencapai Rp 500
juta per ekor.

Kejadian itu membuat geram Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Viktor mendesak
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (LHK) secepatnya mengalihkan
kewenangan pengelolaan Taman Nasional Komodo, dari Balai Taman Nasional Komodo
(BTNK) ke Pemprov NTT.

"TNK merupakan cagar biosfer yang diakui Unesco, karena itu perlu diawasi serius.
Kejadian ini menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia gagal menjaga TNK. Ini darurat
pengawasan, sehingga perlu dibenahi segera," ujar Viktor, Kamis (28/3).

Viktor meminta, dengan kejadian ini otoritas sepenuhnya segera diserahkan ke Pemprov
NTT agar mempermudah ruang gerak pengelolaan dan kontrol terhadap konservasi
Taman Nasional Komodo.

"Ini kejahatan konservasi. TNK harus segera diperhatikan maksimal. Semua tindakan
pengelolaan harus ektra, tidak boleh lagi ada celah," katanya.

Kasus terbakarnya pulau Gili Lawa, penangkapan rusa, pengeboman ikan, perilaku
wisatawan asing yang mengeksploitasi Taman Nasional Komodo demi perfilman,
menunjukkan ke dunia bahwa cagar biosfer yang diakui dunia internasional ini tidak
diawasi dengan serius oleh BTNK.

"Untuk pulau Komodo sendiri sudah kita tutup aksesnya bagi wisatawan. Ini untuk
kepentingan konservasi," katanya.

Viktor meminta Polda NTT segera berkoordinasi dengan Polres Manggarai Barat dan
Polda Jawa Timur untuk melakukan investigasi pengungkapan kasus pencurian komodo.

"Bila perlu personel Polda NTT ditempatkan di TNK. Kita juga memastikan masyarakat
lokal dilibatkan dalam pengawasan dan pengelolaan sehingga masyarakat bisa merasa
memiliki," tandasnya.

Terkait dugaan keterlibatan orang dalam, gubernur meminta polisi segera
mengungkapnya.

Menurut Viktor, soal pengalihan kewenangan pengelolaan, dirinya mengaku Pemprov
NTT sudah beberapa kali menggelar pertemuan dengan Kementerian LHK. Saat ini,
Pemprov masih menunggu surat resmi sebagai landasan otoritas pengelolaan TNK.

TNK menjadi empat objek superprioritas pariwisata pemerintah pusat, namun dengan
kejadian ini, kinerja pengelolaan BTNK harus segera dievaluasi.

"Menteri LHK harus segera mengevaluasi dan secepatnya alihkan kewenangan ke
pemprov NTT, karena kasus ini sudah disoroti dunia internasional," tegas politikus
NasDem ini.